Presiden Jokowi Teken Peraturan Pemerintah Tentang Kebiri Kimia, Efektifkah Untuk Tekan Kejahatan Seksual Terhadap Anak ?

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan seksual terhadap Anak.

Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak.

Butuh waktu sekitar 4 tahun bagi pemerintah untuk mengesahkan regulasi tersebut. Hal ini lantaran sejak awal rencana penyusunan peraturan tersebut muncul pro-kontra di masyarakat. Diantaranya dari aktivis HAM yang menilai kebiri kimia sebagai suatu pelanggaran HAM. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menolak untuk menjadi eksekutor kebiri kimia sebab dinilai bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi dokter.

Dalam yurisprudensi putusan beberapa Pengadilan di Indonesia yang menjatuhkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, diantaranya oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dan Mojokerto, meskipun pelaku sudah dijatuhi hukuman kebiri kimia dan telah menjalani hukuman fisik tetapi pelakunya bisa lolos dari hukuman kebiri kimia lantaran tidak adanya payung hukum.

Dengan disahkannya PP tentang kebiri kimia tersebut kemudian bisa dijadikan payung hukum untuk melakukan hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait sebagaimana dikutip dari Kompas.com, pengesahan PP No.70 Tahun 2020 tersebut dinilai sebagai langkah maju bagi perlindungan anak.

“Dengan lahirnya PP Nomor 70 Tahun 2020, saya kira ini sudah bisa dipakai sebagai alat untuk mengeksekusi, ketika putusan pengadilan menambahkan hukuman pemberatan lewat ( kebiri) kimia itu,” ujar Arist.

Adapun tindakan kebiri kimia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 PP tersebut adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain kepada pelaku yang pernah dipidana karena praktik kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Kemudian, pada Pasal 5 dalam PP tersebut menerangkan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu maksimal dua tahun.

Sementara Pasal 6 disebutkan bahwa tindakan kebiri kimia ditempuh melalui tiga tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.

Kendati kebiri kimia tersebut hanya dikenakan selama maksimal 2 tahun bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, lantas banyak kalangan mempertanyakan mengenai dampak kesehatan, baik fisik maupun psikis bagi pelaku maupun mengenai efektifitas penerapan hukuman kebiri kimia untuk menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak.

Kebiri kimia sendiri bukanlah hal baru dalam penerapan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Sejauh ini sekitar 20 negara di dunia pernah menerapkan hukuman tersebut. Sama halnya dengan di Indonesia, penerapan hukum kebiri kimia juga menghadapi berbagai pro-kontra, terutama mengenai aspek perlindungan HAM dan kesehatan.

Berdasarkan Studi yang dipublikasikan oleh Journal of Korean Medical Science menyebutkan kebiri kimia telah dikenal sejak 1944 sebagai upaya manipulasi hormon untuk perilaku seksual patologis.

Dalam studi tersebut mengklaim bahwa kebiri, baik kimia maupun fisik mampu mengurangi minat seksual, kinerja seksual, dan pelanggaran seksual. Hal ini karena obat kimia yang digunakan mengganggu produksi hormon testosteron pelaku.

Testosteron adalah hormon utama yang terkait dengan libido dan fungsi seksual. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual memiliki tingkat androgen yang lebih tinggi daripada kelompok pembanding. Selain itu kadar androgen berkorelasi positif dengan kekerasan sebelumnya dan tingkat keparahan agresi seksual.

Efek samping dari distraksi hormon tersebut dapat berpengaruh pada fisik dan psikis pelaku. Obat-obatan kimia seperti medroxyprogesterone acetate dan cyproterone acetate tidak hanya berpengaruh pada testosteron tetapi juga pada estrogen. Bahkan pada pria, estrogen memiliki peran fisiologis penting yakni berkaitan dengan pertumbuhan kerangka dan pematangan tulang, fungsi otak, dan biologi kardiovaskular.

Maka, penggunaan obat-obatan kebiri kimia dapat menyebabkan efek samping termasuk osteoporosis, penyakit kardiovaskular, dan gangguan metabolisme glukosa dan lipid. Selain itu, pelaku juga dapat mengalami depresi, hot flashes, infertilitas, dan anemia. Serangkaian efek samping akan terus memburuk seiring dengan pemberian obat kimia dalam jangka panjang.

Namun demikian menurut para ahli, kebiri kimia dinilai lebih baik dibandingkan kebiri fisik. Hal ini lantaran kebiri kimia meskipun memiliki beberapa efek samping, namun kondisi orang yang dikenai kebiri kimia tersebut bisa pulih kembali secara bertahap jika pemberian zat-zat kimia dihentikan.

Dalam pelaksanaannya, kebiri kimia di Indonesia akan dikenakan pada pelaku dalam jangka waktu maksimal dua tahun. Namun, hukuman ini tidak diperkenankan bagi pelaku dibawah umur. Pelaksanaan kebiri kimia pun akan diawasi oleh tenaga ahli dan pelaku akan mendapatkan rehabilitasi psikiatrik, sosial, dan medik.


Jika dikaji berdasarkan aspek kemaslahatan menurut hukum Islam, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur telah membahasnya dalam Bahtsul Masail pada 29 Agustus 2019 lalu.

Dalam majelis Bahtsul Masail tersebut memutuskan bahwa hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif fikih Islam masuk dalam kerangka hukuman ta’zir (bukan hukuman had seperti rajam, qishash, dan semisalnya). Meski demikian, hukuman tersebut tidak diperbolehkan. Mengapa? Sebab, hukuman ta’zir harus memenuhi dua prinsip. Yaitu, adanya kemaslahatan dan tidak berdampak negatif bagi orang yang ditakzir (salamatul ‘aqibah).

Dari sisi kemaslahatan, apakah penerapan pidana kebiri kimia bisa benar-benar menekan angka kejahatan seksual terhadap anak atau tidak? Dalam konteks ini, belum ada data valid yang bisa dijadikan rujukan. Apakah pidana kebiri kimia benar-benar mampu membuat jera para pelaku atau justru membuat pelaku semakin beringas karena mendapat hukuman tersebut.

Sebab, meski organ vitalnya dikebiri secara kimia, mental porno yang sudah lama tertanam masih ada dan tetap berpotensi mendorongnya untuk melakukan kejahatan seksual dengan anggota tubuh atau alat yang lain. Karena itu, sisi kemaslahatan tersebut belum bisa dipastikan wujudnya.

Kemudian, dari sisi salamatul ‘aqibah atau keselamatan orang yang ditakzir, penerapan kebiri kimia tidak hanya merusak fungsi reproduksi, tetapi juga merusak kesehatan serta fungsi metabolisme tubuh. Juga, berdampak negatif pada kondisi psikologis pelaku. Karena itu, dari sisi keselamatan orang yang ditakzir, tidak terpenuhi.

Bahkan, dalam fikih Islam, hukuman kebiri termasuk bagian dari hukuman ta’zir yang dikecualikan dan tidak diperbolehkan sebagaimana ditegaskan ahli fikih kenamaan mazhab Hanafi, Jamaluddin al-Ghaznawi (w. 593 H) ketika membahas hukum bagi pelaku sodomi: ’’Bicaralah dalam hukuman ta’zir kejahatan sodomi ini dengan menderanya, menjatuhkannya dari tempat yang tinggi, memenjaranya di tempat yang sangat kotor dan selainnya kecuali kebiri’’ (Hasyiyah Ibn Abidin, IV/27).

Mengapa demikian? Sebab, dalam kebiri terdapat berbagai kerusakan seperti mengandung unsur penyiksaan, membuat kerusakan pada tubuh, dan menghilangkan sifat kelaki-lakian yang merupakan nikmat besar dari Allah SWT.

Berkaitan dengan hal itu, diriwayatkan, suatu kali sahabat Ibn Mas’ud Ra pernah meminta izin untuk melakukan kebiri demi menekan syahwat berahi karena saat berperang para prajurit tidak membawa istri. Namun, Nabi Muhammad SAW justru melarangnya (Shahih al-Bukhari, V/1952).

Bahkan, dalam riwayat Imam at-Thabarani, Nabi sekali lagi menegaskan: ’’Bukanlah termasuk golongan kita orang yang mengebiri orang lain atau orang yang mengebiri diri sendiri’’ (al-Mu’jam al-Kabir, XI/144). Berangkat dari sinilah kemudian para ulama menyatakan bahwa kebiri bagi manusia hukumnya sangat haram tanpa ada perbedaan pendapat di dalamnya (Fath al-Bari, IX/119).

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan Retno Listyarti menilai tindakan kebiri kimia tidak akan efektif dilakukan jika motif pelaku kejahatan karena faktor psikologis, bukan dorongan libido atau hormon dalam tubuhnya. Retno mencontohkan di Eropa pelaku kejahatan seksual pada anak karena faktor hormon atau libido malah meminta agar dirinya disuntik kimia atau kebiri kimia agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Ia menyarankan khusus bagi pelaku yang melakukan kejahatan karena faktor psikologis, maka langkah yang tepat ialah merehabilitasi sehingga bisa berdamai dengan masa lalunya dan tidak mengulangi perbuatan. “Jadi tidak ada gunanya suntik kebiri kalau kejahatannya karena faktor psikologis,” ujarnya.

Selain itu dari sisi eksekutornya. IDI jelas-jelas menolak diikutkan sebagai eksekutor karena tiga hal. Yaitu, (1) bertentangan dengan kode etik, (2) bertentangan dengan sumpah profesi, serta (3) belum adanya kualifikasi dan kompetensi keilmuan kedokteran yang secara spesifik membidangi kebiri kimia terhadap manusia. Sementara itu, praktik medis seluruh dokter di dunia tidak boleh terlepas dari ketiga-tiganya.

Karena itu, bisa dipahami bahwa pelaksanaan hukuman pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak masih sangat problematik, baik dilihat dari sisi hukum fikih Islam, aspek perlindungan HAM, maupun dari tinjauan dunia kedokteran.

*Diolah dari berbagai sumber, ditulis oleh : Viky Nur Yunanda, SH.