Perjanjian Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi :

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Aturan tersebut menjadi dasar dibolehkannya calon pasangan suami istri dan/atau pasangan suami/ istri untuk membuat perjanjian perkawinan.

Perjanjian dapat dibuat baik sebelum perkawinan dilangsungkan (prenuptial agreement) maupun selama dalam ikatan perkawinan (postnuptial agreement).

Perjanjian perkawinan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam. Dalam KHI perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII Tentang Perjanjian Perkawinan yang meliputi Pasal 45 hingga Pasal 52.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya yang terikat dalam hubungan perkawinan. 

Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian perkawinan termasuk ke dalam aspek muamalah.

Dalam hal muamalah, pada dasarnya para pihak bebas melakukan perbuatan apa saja, selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih kontemporer yang menyatakan bahwahukum asal praktik muamalah adalah boleh dilakukan, hingga ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya.

Merujuk pada penggolongan hukum di atas, kegiatan membuat perjanjian perkawinan hukumnya adalah mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.

Menurut pasal 45 KHI, perjanjian perkawinan tersebut bisa berupa taklik talak dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Lantas, apa yang dimaksud dengan Taklik Talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam tersebut ?

Menurut Pasal 1 huruf e KHI, yang dimaksud dengan Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dalam hal taklik talak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:

  1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
  2. Apabila keadaan yang terdapat dalam taklik talak terjadi, maka bukan berarti talak jatuh dengan sendirinya. Istri harus mengajukan ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak tersebut
  3. Perjanjian taklik talak bukan hal yang wajib diadakan
  4. Apabila suami telah membuat taklik talak, maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Sementara itu yang dimaksud dengan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam menurut perspektif KHIadalah sebagai berikut:

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Isi perjanjian perkawinan dapat berupa:

  • Percampuran harta pribadi

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) KHI yang mengatur sebagai berikut:

  1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
  2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

Pada dasarnya, perkawinan tidak menimbulkan adanya percampuran harta antara suami-istri karena harta di dalam hukum Islam bersifat individual.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) KHI:

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

Namun, apabila kedua pihak ingin melakukan pencampuran harta pribadi maka hal tersebut dibolehkan. Dengan catatan, apa yang diatur di dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

  • Pemisahan harta pencaharian

Merujuk pada Pasal 47 ayat (2) di atas, kedua pihak juga dapat mengatur mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing selama dalam ikatan perkawinan.

Menurut Sayuti Thalib dalam buku Hukum Kekeluargaan Indonesia, yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah harta yang diperoleh oleh suami istri setelah mereka berada dalam perkawinan karena usaha, baik usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Dalam hal pemisahan harta pencaharian, isi perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) KHI.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

  • Kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama

Selain itu, kedua pihak juga dapat mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) KHI.

Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Selain mengatur mengenai harta, menurut hemat kami, perjanjian perkawinan juga dapat mengatur hal-hal tambahan seperti hak dan kewajiban suami istri, pengaturan poligami, hak asuh anak, dan lain-lain.

Apakah Isi Perjanjian Perkawinan Boleh Menyimpangi Hukum Islam?

Apabila merujuk pada Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan, dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Hal serupa juga dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) KHI.

Pasal 46 ayat (1) KHI

Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 47 ayat (2) KHI

Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian, bagi umat Islam, isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (adm/vik)