Menurut Yusril Tindak Pidana Korupsi Bisa Diancam Dengan Hukuman Mati

JAKARTA – Publik kembali dihebohkan dengan ditetapkannya Menteri Sosial, Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tertangkapnya Menteri Sosial tersebut seolah menambah daftar Menteri era Presiden Jokowi yang tersandung masalah Tipikor.

Pada pemerintahan Jokowi jilid pertama tercatat dua orang Menteri tersandung masalah Tipikor, yakni eks-Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi dan eks-Menteri Sosial, Idrus Marham.

Kemudian di era pemerintahan Presiden Jokowi jilid kedua tercatat dua orang Menteri tersandung kasus serupa, yakni eks-Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan yang terbaru, Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Juliari ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/12) atas kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.

Juliari bersama tersangka MJS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Kemudian, tersangka AIM dan HS selaku pemberi suap.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat (5/12/2020) dini hari.

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima menerima fee tiap paket bansos sebesar Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket yang diterima warga. Secara total, Juliari diduga menerima Rp 17 miliar.


Publik sangat menyayangkan apa yang dilakukan Menteri tersebut, sebab dugaan tindak pidana tersebut menyangkut bantuan sosial Covid 19 yang sangat dibutuhkan masyarakat di tengah masa pandemi seperti­ ini.

Selain itu, Presiden Jokowi dan KPK pun sudah sering mewanti-wanti bahwa akan ada hukuman berat yang menanti pihak-pihak yang nekat mencari keuntungan pribadi melalui korupsi dari bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip dari Tagar.id, dalam kasus Tipikor yang menyeret nama Mensos tersebut bisa diancam dengan hukuman mati.

“Ya (bisa hukuman mati), ini masih di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) itu kan memang ancaman maksimumnya itu kan sampai hukuman mati kan,” kata Yusril pada Minggu (6/12).

Namun demikian Yusril mengaku tidak ingat persis hukuman mati terhadap pelaku Tipikor termaktub di pasal berapa. Dia menyarankan untuk mengkaji lebih lanjut kepada guru besar hukum pidana.

“Itu saya agak lupa, bisa tanya Pak Romli Atmasasmita, saya ahli tata negara,” ucapnya.

Saat ditanyakan gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencokok dua menteri menjelang Pilkada 2020, yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, Yusril pun enggan berkomentar banyak, karena ditakutkan pendapatnya akan menimbulkan kegaduhan.

 “Saya enggak usah berkomentar apa-apalah. Saya kan enggak enak, saya yang bikin UU KPK itu dulu, yang membentuk KPK itu pertama kali gitu. Jadi saya diam saja lah, karena tiap omongan saya akan selalu menjadi besar,” ujar ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebutkan bahwa Menteri Sosial Juliari Batubara bisa diancam dengan hukuman mati.

Hal itu kata dia, bila Juliari terbukti bersalah melanggar Pasal 2 UU 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlebih dilakukan saat kondisi negara terkena musibah.

“Ya, kita paham bahwa di dalam ketentuan UU 31/1999 Pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Minggu (6/12).

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan akan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat korupsi.

Pemerintah, kata Jokowi, akan terus konsisten mendukung KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!” kata Jokowi di Istana Bogor, Minggu (6/12).

Jokowi juga menegaskan kepada seluruh pejabat negara untuk tidak menggunakan dana APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota secara serampangan.

“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” kata Jokowi. (adm/vik)