Mengenal Jenis-Jenis Surat Kuasa

Surat kuasa (lastgeving) adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain ataupun pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan sebagaimana yang tertera dalam surat pernyataan tersebut.

Surat kuasa ini sangat penting untuk berbagai hal, misalnya untuk urusan bisnis maupun keperluan proses hukum yang sedang berlangsung. Namun dalam artikel kali ini kita fokuskan seputar surat kuasa dalam dunia hukum.

Pada umumnya, seseorang yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu, melalui surat kuasa khusus. Tapi tahukah anda, terdapat beberapa jenis surat surat kuasa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut aturan perundang-undangan, beberapa jenis surat kuasa adalah sebagai berikut :

1. Kuasa Umum
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata, Surat kuasa ini bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:
a. Melakukan tindakan  pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;
b. Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya;
c. Dengan demikian, titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

Dengan demikian, dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut beherder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa.

Ditinjau dari segi hukum, surat kuasa umum tidak dapat digunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa karena sifatnya yang sangat universal. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam Putusan PT Bandung No.149/1972(2-8-1972), bahwa seorang manajer yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan surat kuasa direktur PT, tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan, karena surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus dan bertindak bagi kepentingan PT tersebut, bukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang dimaksud pasal 123 HIR.

2. Kuasa Khusus
Dalam surat kuasa ini, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal.

Namun, agar bentuk kuasa  yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan. Surat kuasa harus dilakukan hanya untuk mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih.

Harus disebutkan secara terperinci tindakan apa yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Semisal kuasa untuk melakukan penjualan rumah hanya untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk menjual rumah.

Demikian pula, jika untuk mewakili pemberi kuasa untuk tampil di pengadilan, surat kuasa khusus harus mencantumkan secara terperinci tindakan-tindakan yang dapat dilakukan penerima kuasa di pengadilan.

3. Kuasa Istimewa
Surat kuasa ini mengatur perihal pemberian surat kuasa istimewa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum, yakni :
a. Bersifat Limitatif. Kebolehan memberi kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting, dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi. Lingkup tindakannya hanya terbatas misalnya, untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, untuk membuat perdamaian, untuk mengucapkan sumpah tertentu atau sumpah tambahan sesuai aturan perundang-undangan.
b. Harus Berbentuk Akta Otentik (Akta Notaris). Surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah.

4. Kuasa Perantara
Surat kuasa perantara disebut juga agen (agent). Dalam hal ini pemberi kuasa sebagai principal memberi perintah (instruction) kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen, mengikat principal sebagi pemberi kuasa, sepanjang tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan.

Jadi, itulah tadi keempat jenis surat kuasa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Tidak semua surat kuasa bisa digunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa di muka pengadilan. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 123 HIR yang menyatakan untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa harus mendapat kuasa khusus. (adm/vik)