Mahkamah Konstitusi Tolak Judicial Review Soal Presidential Treshold Yang Diajukan Rizal Ramli

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Judicial Review soal Ambang Batas Calon Presiden (Presidential Treshold) yang diajukan ekonom senior Rizal Ramli bersama Abdulrachim Kresno. Dalam permohonannya, Pemohon meminta Presidential Treshold dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk dihapus.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan presidential threshold menghilangkan hak konstitusional sejumlah partai politik yang ingin mengusung calon presiden. Selain itu presidential treshold yang cukup tinggi tersebut juga dinilai berpotensi mengabaikan hak konstitusional pemohon untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Sayangnya permohonan tersebut ditolak MK dengan alasan legal standing pemohon yang tidak tepat. Dalam amar putusannya, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan Pemohon karena kedua Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun demikian terjadi perbedaan pendapat (discenting opinion) diantara hakim MK, diantara 9 hakim MK, 4 hakim menilai permohonan tersebut layak diadili. Keempat hakim tersebut adalah Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih.

Penilaian keempat hakim konstitusi tersebut kalah dengan 5 hakim MK lainnya, yakni Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Daniel Yusmic Foekh

Menurut Rizal Ramli, keputusan MK untuk menolak permohonan tersebut sangat mengecewakan dan tidak memiliki argumen hukum yang kuat.

Selain itu menurut Rizal sistem Presidensial Treshold sebesar 20% tersebut terlampau tinggi dan seolah menjadi legalisasi terhadap politik uang. Sistem tersebut menurutnya sangat perlu untuk dihapuskan karena merusak kehidupan bernegara dan merugikan kepentingan ekonomi rakyat.

Dengan adanya Presidential Treshold 20% tersebut menjadikan terbatasnya kandidat yang bisa maju di kontestasi Pilpres. Misalnya yang terjadi dalam pemilihan Presiden 2019 lalu yang memunculkan hanya 2 kontestan Pilpres dengan Capres yang sama seperti Pilpres sebelumnya, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Pemohon yang dalam hal ini berlaku sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum menilai hak konstitusionalnya sebagai Warga Negara Indonesia dirugikan jika Presidential Treshold tersebut tetap dilaksanakan karena dirinya tidak memiliki banyak pilihan untuk memilih calon Presiden/ Wakil Presiden. Selain itu, menurutnya dengan aturan tersebut cukup ampuh untuk menyingkirkan pesaing atau penantang dalam pemilihan Presiden.

Melalui aturan itu pula, hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih (right to be vote and right to be candidate) akan terbatasi.

Secara substantif, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate.

Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dengan adanya Presidential Treshold ini akan menghalangi kesempatan kandidat-kandidat potensial dan memiliki kompetensi bagus namun tidak bisa memenuhi Presidensial Treshold untuk maju dalam Pilpres.

Selain itu dengan adanya Presidential Treshold ini juga menghalangi kesempatan partai-partai kecil untuk mengusung calonnya sendiri. Dampaknya mungkin akan menyebabkan munculnya calon Presiden tak lebih dari dua pasang atau bahkan calon tunggal dalam kontestasi Pilpres.

Jika kita berkaca pada beberapa negara lain, aturan Presidensial Treshold ini memang tak terlalu populer. Misalnya di Amerika Serikat, di negara demokrasi terbesar di dunia dan telah menerapkan sistem presidensil sejak dahulu kala tersebut tidak pernah menerapkan ambang batas dalam pencalonan Presiden di negaranya.

Misalnya pada penyelenggaraan Pilpres 2016, selain the big party yakni Demokrat dan Republik yang mengusung masing-masing Capres/Cawapresnya, yakni Hillary Clinton/Tim Kaine dari Demokrat dan Donald Trump/ Mike Pence dari Republik, ternyata ada third party (istilah untuk partai-partai kecil) yang mengusung kandidatnya untuk maju di Pilpres AS. Diantaranya Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal dan Jill Stein dan Ajamu Baraka dari Partai Hijau, meskipun pada akhirnya semuanya kalah dalam popular vote di seluruh negara bagian.

Di Perancis, sejak tahun 2002 pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung. Tidak ada presidential threshold. Setiap partai politik, bahkan partai politik baru yang belum memiliki suara di parlemen dapat memajukan kandidatnya. Pada pemilu presiden Perancis yang terakhir pada tahun 2017, terdapat 11 calon presiden yang berasal dari 11 partai politik berbeda. Pemilu berlangsung dua ronde, sehingga banyaknya kandidat bukan masalah.

Menurut Rizal Ramli, di seluruh Dunia ada 48 negara yang menggunakan sistem pemilihan dua tahap seperti di Indonesia tetapi tidak ada pembatasan semacam presidential Threshold.  Ada negara seperti Ukraina yang bahkan memiliki 39 calon presiden, dengan 18 orang dicalonkan parpol yang berbeda dan 21 orang dicalonkan independen.

Itulah esensi demokrasi yang sesungguhnya, rakyat yang menyortir dan memilih calon presiden. Selain itu rakyat juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate)

  • Diolah dari berbagai sumber, ditulis oleh Viky Nur Yunanda, SH.