Bolehkah Warga Negara Indonesia Memiliki Kewarganegaraan Selain Indonesia ?

LAWPEDIA- Belakangan ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita ditemukannya fakta jika Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat (AS).

Isu ini mencuat setelah Bawaslu Sabu Raijua mengirim surat ke Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta untuk memperoleh kepastian mengenai status kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore, Calon Bupati Sabu Raijua yang kini ditetapkan sebagai Bupati terpilih setelah mendapatkan suara terbanyak dalam Pilkada 2020 lalu.

Bawaslu Sabu Raijua mengirim surat ke Kedubes AS karena curiga mengenai kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore setelah diketahui bahwa yang bersangkutan sudah tinggal dalam waktu yang cukup lama di AS. Surat tersebut kemudian dibalas oleh pihak Kedubes AS yang isi suratnya mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan AS.

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana bisa seorang WNA mencalonkan diri untuk maju dalam kontestasi Pilkada ? Sebab salah satu syarat pendaftaran calon kepala daerah adalah harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) aktif yang menjadi salah satu bukti kewarganegaraan Indonesia seseorang.

Masalah tersebut kini tengah diselidiki oleh pihak berwenang untuk mengetahui kepastian dokumen kewarganegaraan Bupati Terpilih Sabu Raijua, apabila terbukti ada unsur kesengajaan pelanggaran hukum, maka pihak-pihak yang terlibat akan ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Banyak pihak yang menduga hal ini lantaran adanya perbedaan kebijakan antara Indonesia dan AS mengenai kewarganegaraan penduduknya, yakni di Indonesia menerapkan kebijakan kewarganegaraan tunggal sedangkan di AS membolehkan warganya memiliki dwi-kewarganegaraan.

Masalah kewarganegaraan ini bukannya pertama kali menghebohkan masyarakat Indonesia, pada 2017 lalu seorang anak keturunan Indonesia-Prancis bernama Gloria Natapradja Hamels ramai diperbincangkan setelah dicoret dari tim Paskibraka peringatan HUT RI di Istana Merdeka karena memiliki paspor Perancis. Kejadian ini tidak berlarut-larut sebab kemudian yang bersangkutan dimasukkan kedalam tim penurunan bendera pusaka di Istana karena adanya kesalah pahaman pihak-pihak terkait mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran WNI dan WNA.

Sebelumnya pada tahun 2016 ada polemik serupa ketika menteri ESDM yang baru dilantik, Archandra Tahar diketahui memiliki dwi kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan AS. Karena masalah tersebut kemudian Archandra diberhentikan sebagai menteri. Atas kejadian tersebut Archandra tercatat sebagai menteri dengan masa kerja terpendek di Indonesia, yakni hanya 20 hari.

Lantas bolehkah seorang WNI memiliki kewarganegaraan ganda ?

Pengaturan mengenai kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, pengaturan mengenai Kewarganegaraan Indonesia selain terdapat dalam konstitusi juga diatur di peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pasal 28D ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” Pasal ini merupakan hasil perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan menurut Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,  “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Dari pasal tersebut terlihat  bahwa  UUD NRI Tahun 1945 memberikan sebuah pengakuan bahwa status kewarganegaraan adalah merupakan hak setiap orang.

Hak atas status kewarganegaraan mengandung makna tidak hanya hak untuk memperoleh status kewarganegaraan, tetapi juga termasuk hak untuk merubah serta hak untuk mempertahankan status kewarganegaraan. UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit menjamin apakah seseorang berhak atas satu atau dua status kewarganegaraan. Bagi UUD NRI Tahun 1945, yang penting adalah bahwa tidak boleh adanya keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan karena UUD NRI Tahun 1945 sudah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Sedangkan untuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan gandaUUD NRI Tahun 1945 tidak mengharuskan dan tidak juga melarang. Dalam hal ini, kebijakan lebih lanjut diberikan kepada pembentuk undang- undang untuk mengaturnya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu bahwa “Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang- undang”.

Saat ini, Undang-Undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia adalah UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada dasarnya UU No. 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini.

Namun, UU No. 12 Tahun 2006 juga menganut Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, di antaranya adalah anak-anak yang memiliki orangtua dengan status kewarganegaraan berbeda dan salah satunya adalah WNI. Asas tersebut merupakan pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak.

Setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Beberapa pasal yang membuktikan bahwa UU No. 12 Tahun 2006 tidak menganut kewarganegaraan ganda untuk orang dewasa adalah Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 huruf (f), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 huruf (a,b,h), Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 42.

UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit menjamin apakah seseorang berhak atas satu atau dua status kewarganegaraan. Bagi UUD NRI Tahun 1945, yang penting adalah bahwa tidak boleh adanya keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan karena UUD NRI Tahun 1945 sudah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Sedangkan untuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan gandaUUD NRI Tahun 1945 tidak mengharuskan dan tidak juga melarang.

Sedangkan UU No. 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini. Namun, UU No. 12 Tahun 2006 juga menganut Asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagai pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Jadi, seorang warga negara Indonesia tidak dibenarkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda, jika orang tersebut memiliki kewarganegaraan lain selain Indonesia, maka yang bersangkutan harus memilih apakah menjadi WNI  atau WNA. Namun hal tersebut dikecualikan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA, yang mana anak tersebut saat berusia dibawah 18 tahun diperkenankan untuk memiliki status kewarganegaraan ganda, lalu ketika anak tersebut sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka akan diwajibkan untuk memilih apakah menjadi WNI atau WNA.

  • Ditulis Oleh Viky Nur Yunanda, SH

LBH Bulan Bintang Jatim Perwakilan Sidoarjo